Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Sebelum

Showing posts sorted by relevance for query Sebelum. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Aldwin Rahadian, membantah kliennya melakukan upaya makar. Aldwin menjelaskan pada pertemuan 1 Desember di Sari Pan Pacific kliennya hanya mengajukan petisi.

"Jadi Bu Rachma merasa tidak ada upaya makar yang dituduhkan. Bu Rachma hanya kemudian ingin mengajukan dua petisi saja," kata Aldwin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Aldwin menjelaskan petisi yang diajukan kliennya itu berisi dukungan kepada umat Islam terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Satu petisi membangun soliditas empati umat Islam penegakan hukum kasus Pak Ahok," kata dia.

Petisi kedua berkaitan dengan menyampaikan aspirasinya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Yang mana Isu ini juga disuarakan oleh Sri Bintang Pamungkas melalui suratnya yang dikirimkan ke pimpinan MPR/DPR dengan tembusan Panglima TNI.

"Kedua ingin menyampaikan kepada lembaga DPR beraspirasi untuk kemudian bisa mengembalikan UUD 45 sebelum amandemen, itu saja," jelasnya.

Terkait petisi itu, Aldwin mengklaim kliennya tidak melakukan upaya makar. Bahkan menurut dia Rachmawati juga tidak punya niatan seperti yang dituduhkan itu.

"Di luar itu, Bu Rachma menyampaikan tidak ada upaya apapun apalagi makar begitu. Tidak ada terlintas seperti itu, karena tidak ada upaya itu," katanya.

Dengan alasan itu juga Rachmawati tidak menandatangani surat penangkapan dirinya.

"Beliau kenapa tidak menandatangani surat penangkapan karena memang beliau tidak merasa melakukan upaya seperti itu," jawab dia.

Aldwin mengaku tidak tahu soal bukti awal yang digunakan penyidik untuk menangkap Rachmawati. Dia hanya menyebut pemeriksaan terpaksa dihentikan karena kondisi kliennya drop.

"Bukti apa yang sudah dimiliki penyidik kita belum tahu. Tadi hanya ditanyakan beberapa pertanyaan saja, riwayat hidup dan sebagainya makanya tadi sempat di dua kali BAP tapi karena kondisi tidak optimal untuk memberikan pernyataan dari pertanyaan. Karena memang kondisinya drop dan sakit," jelas dia.
(ams/jor)

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Diduga Makar, Sejumlah Aktivis Ditangkap

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 09:10 WIB

Diduga Makar, Sejumlah Aktivis Ditangkap Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta â€" Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari sebelum aksi 2 Desember 2016 digelar di Monas.

â€œAda sejumlah yang diamankan Polda dan masih dalam pemeriksaan,â€ kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar saat ditemui dalam Aksi Super Damai, Jumat, 2 Desember 2016. Boy mengaku masih belum mengetahui identitas delapan orang itu.

Meskipun begitu, Inge Mangundap, dari Advokat Cinta Tanah Air, mengatakan telah terjadi penangkapan terhadap Ratna Sarumpaet. Penangkapan dilakukan pada pukul 07.00 WIB di Hotel Sari Pan Pacific.

â€œDia (Ratna) juga bahkan digeledah. Mungkin disangka bawa senjata,â€ kata Inge, yang mengaku sedang bersama Ratna saat penangkapan. Selain Ratna, musikus Ahmad Dhani, yang juga menginap di hotel itu, ditangkap.

Menurut dia, keduanya dibawa ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua. Inge mengatakan polisi menangkap Ratna dan Ahmad Dhani dengan tuduhan makar dan mengaku telah memiliki bukti.

Selain itu, sejumlah tokoh lain dikabarkan telah ditangkap. Dari Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang ditangkap di rumahnya kawasan Cibubur, Depok. Ernalia, istri Sri Bintang, mengatakan suaminya ditangkap puluhan polisi dan langsung dibawa ke Markas Brimob Kelapa Dua, Depok. Boy masih enggan mengkonfirmasi hal ini. â€œNanti saya minta data dulu,â€ kata dia.

EGI ADYATAMA

Catatan koreksi: Judul berita ini telah diganti dari sebelumnya: Diduga Makar, Polisi Tangkap Sejumlah Aktivis.

Polisi Selidiki Dugaan Makar Ahmad Dhani Cs dalam Setengah Bulan Terakhir

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jakarta - Polisi menangkap sepuluh orang tersangka termasuk Ahmad Dhani pada Jumat (2/12) dini hari. Sebelum melakukan penangkapan, polisi sudah setengah bulan menyelidiki dugaan makar yang disangkakan kepada sejumlah orang.

"Ini adalah hasil penyelidikan, pengumpulan informasi, dari berbagai sumber, dalam jangka waktunya hampir setengah bulan lebih proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan, dan lainnya," ujar Karo Penmas Mabes Polri Kombes (Pol) Rikwanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2016).

Kesepuluh tersangka yang ditangkap di sejumlah tempat berbeda berinisial AD, E, AD, KZ, FA, RA, RS, SB, JA, dan RK. Rikwanto menyebut ada 8 orang yang dikenakan pasal upaya makar Pasal 107 KUHP jo Pasal 110 KUHP dan Pasal 87 KUHP.

(Baca juga: >Ini 10 Nama yang Ditangkap Polda Metro terkait Dugaan Makar)

"Dalam kaitan 8 orang diduga melakukan upaya makar. Kemudian 2 orang melakukan pelanggaran yang terkait dengan Pasal 28 Undang-Undang ITE," sambungnya.

Namun dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Rikwanto menegaskan adanya pasal sangkaan lain yakni Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa di muka umum. Pasal tersebut dikenakan terhadap satu orang tersangka berinisial AD. "Satu orang inisial AD Pasal 207 KUHP," tanpa merinci identitas tersangka yang dimaksud.

Saat ini polisi masih memeriksa kesepuluh tersangka di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Polisi yang sudah mengantongi bukti cukup ini masih mendalami upaya makar yang dilakukan para tersangka.

"Untuk detailnya besok saya sampaikan, karena pemeriksaan masih berlangsung. Tentunya kesimpulan pemeriksaan hari ini sudah bisa jelas setelah diperiksa semuanya, dan kita nanti diberi waktu oleh undang-undang adalah 24 jam. Untuk itu sekitar jam 9-jam 10 besok pagi akan kita sampaikan hasil pemeriksaan tersebut," terang Rikwanto.

(Baca juga: >Istri Sri Bintang Pamungkas Tunjukkan Isi Surat yang Bikin Suaminya Ditangkap)

Saat ditanya soal adanya surat terkait aksi yang sempat direncanakan digelar hari ini di Gedung DPR/MPR, Rikwanto menolak menjawab.

"Saya belum tahu surat itu ya," kata Rikwanto menutup sesi tanya jawab.

(fdn/fjp)

Di luar aksi 212, Polri tangkap 10 tokoh terkait 'perencanaan percobaan makar'

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Polisi menyatakan bahwa mereka yang hari ini ditangkap diduga "memanfaatkan aktivitas agenda hari ini selain berdoa"

Usai aksi 212, juru bicara Mabes Polri Boy Rafli Amar mengukuhkan bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan penangkapan terhadap 10 orang atas dugaan "perencanaan percobaan makar" serta "pemanfaatan terhadap kondisi yang ada hari ini."

Menurut Boy, kesepakatan polisi dengan Gerakan Nasional pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait aksi hari ini adalah "murni untuk tujuan ibadah" namun mereka yang ditahan diduga "memanfaatkan aktivitas agenda hari ini selain berdoa."

Boy mengatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi sejak lama. "Ini bukan proses 1-2 hari. Ini proses lama, lewat penelusuran, pemantauan, monitoring oleh tim sudah dalam kurun waktu 3-4 minggu terakhir, semua aktivitas dicermati," kata Boy.

Polisi punya batas waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah akan dilakukan penahanan terhadap 10 orang tersebut.

Boy tak menyebut nama-nama mereka yang ditahan, tapi menyatakan bahwa identitas mereka "seperti yang sudah rekan-rekan ketahui".

Informasi yang beredar menyatakan bahwa orang-orang yang ditangkap adalah pemusik dan calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, pendiri Universitas Bung Karno yang juga puteri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputeri, seniman dan bekas pegiat Ratna Sarumpaet, politikus tahun 1990an Sri Bintang Pamungkas, Eko, Adityawarman, Firza Huzein, dan Jamran.

Terkait aksi unjuk rasa 212, polisi menurut Boy, sebelum pukul 17.00, aktivitas massa di sekitar Silang Monas seharusnya sudah selesai.

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta Polri telah menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, salah satunya putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dugaan makar. Penangkapan dilakukan sesaat sebelum aksi damai Jumat 2 Desember di Monas dimulai.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, makar memiliki banyak pengertian berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

"Antara lain makar terhadap kepala negara, makar terhadap upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, makar sebagai permufakatan, dan makar oleh pemberontakan, biasanya dengan senjata api dan sebagainya," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, yang saat ini ditangani Polri merupakan makar sebagai sebuah permufakatan. Di mana hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, sehingga penangkapan terhadap para tersangka tidak perlu menunggu perbuatan makar terjadi.

"Artinya dia tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini (Pasal 170 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP)," jelas dia.

Namun begitu, Boy menegaskan bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang kuat untuk menangkap dan mempersangkakan mereka dalam perkara dugaan makar. Polisi bahkan telah mengindikasikan pidana ini jauh-jauh hari.

"Penyidik perlahan mendeteksi adanya berbagai pertemuan, kegiatan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan rumusan permufakatan itu," kata Boy.

Penyelidikan ini secara intens dilakukan sekitar tiga pekan lalu, atau setelah aksi besar-besaran pada Jumat 4 November 2016. Indikasi adanya upaya makar juga pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jauh sebelum aksi damai 2 Desember direncanakan.

"Jadi setelah peristiwa itu (demo 4 November), ketika masyarakat antusias melakukan unjuk rasa, ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi justru memiliki tujuan lain," jelas dia.

Sebagai Edukasi

Boy menuturkan, penangkapan 11 tokoh terkait dugaan makar ini cukup bagus dijadikan sebagai pembelajaran atau edukasi terhadap masyarakat. Sebab, selama ini banyak masyarakat yang mengartikan makar sebagai bentuk pemberontakan bersenjata.

"Selama ini makar diartikan suatu yang sensitif, yang dikonotasikan dengan tindakan pemberontakan bersenjata," kata Boy.

"Tapi makar di era demokrasi ini, dia memanfaatkan ruang demokrasi untuk menelurkan ide, gagasan yang bisa disalahartikan oleh sekelompok orang, dan bisa menggulirkan suatu reaksi yang bersifat penghasutan," sambung dia.

Menurut Boy, demokrasi bukan berarti masyarakat bebas berbuat semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum. Sebagai negara hukum, kebebasan di Indonesia tentu tidak absolut.

"Karena hukum itu harus diyakini menjadi sebuah produk yang demokratis karena melalui proses legislasi," terang Jenderal Bintang Dua itu.

Mantan Kapolda Banten itu meminta, masyarakat berpikir jernih terlebih dulu dalam setiap tindakan. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam kebebasan yang kebablasan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai menjadi sebuah pemahaman yang nanti keliru, melahirkan suatu kegiatan yang inskonstitusional," pungkas Boy.

Kesehatan Menurun, Rachmawati Tak Mau Diperiksa Kasus Makar

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 21:47 WIB

Kesehatan Menurun, Rachmawati Tak Mau Diperiksa Kasus Makar

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, DepokÂ - Kuasa Hukum Rachmawati Soekarnoputri, Sunan Kalijaga, mengatakan kliennya belum mau diperiksa polisi terkait dugaan makar yang disangkakan terhadapnya. Sebabnya, kondisi kesehatan Racmawati terus menurun setelah ditangkap dan dibawa ke Markas Komando Brigadir Mobil Kepala Dua, Depok, Jumat, 2 Desember 2016.

"Bu Rachmawati belum mau diperiksa. Sebab, kondisi kesehatannya semakin menurun," kata Sunan, sambil menambahkan "Bu Rachmawati pernah beberapa kali stroke."

Ia menuturkan meski kondisi kesehatannya sedang menurun, polisi tetap akan memeriksa Rachmawati. Rachmawati menjadi tersangka karena sudah ada surat perintah penangkapannya. "Namun, belum berkenan diperiksa, karena kondisi kesehatanya," ujarnya.

Penangkapan Rachmawati dilakukan polisi tanpa ada pemanggilan sebelumnya. Sunan tidak setuju bila Rachmawati dituduh akan berbuat makar. "Apa alat bukti yang mengarah, sehingga bisa disangkakan ke tindakan makar," ujarnya.

Apalagi, Rachmawati dibawa dalam keadaan sakit dan mengharuskannya berada di kursi roda. Bahkan, tekanan darah Rachmawati menjadi tinggi. "Dokter kesehatan Brimob juga bilang kondisinya sedang tidak sehat," ucapnya.

IMAM HAMDI

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. RachmawatiÂ menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. RachmawatiÂ menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

RachmawatiÂ menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Â "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

Di luar aksi 212, Polri tangkap 10 tokoh terkait 'perencanaan percobaan makar'

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Polisi menyatakan bahwa mereka yang hari ini ditangkap diduga "memanfaatkan aktivitas agenda hari ini selain berdoa"

Polisi punya batas waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah akan dilakukan penahanan terhadap 10 orang tersebut.

Boy tak menyebut nama-nama mereka yang ditahan, tapi menyatakan bahwa identitas mereka "seperti yang sudah rekan-rekan ketahui".

Terkait aksi unjuk rasa 212, polisi menurut Boy, sebelum pukul 17.00, aktivitas massa di sekitar Silang Monas seharusnya sudah selesai.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Friday, December 2, 2016

Diduga Makar, Sejumlah Aktivis Ditangkap

Polisi Selidiki Dugaan Makar Ahmad Dhani Cs dalam Setengah Bulan Terakhir

Di luar aksi 212, Polri tangkap 10 tokoh terkait 'perencanaan percobaan makar'

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Friday, December 2, 2016

Kesehatan Menurun, Rachmawati Tak Mau Diperiksa Kasus Makar

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Friday, December 2, 2016

Di luar aksi 212, Polri tangkap 10 tokoh terkait 'perencanaan percobaan makar'

Arsip Blog

Friday, December 2, 2016

Monday, December 5, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 2, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Friday, December 2, 2016

Social Profiles

Arsip Blog