Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Tind

Showing posts sorted by relevance for query p> Tind. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebelas orang tersebut adalah musikus Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, mereka ditangkap karena punya tujuan menguasai gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Boy di Silang Monas, Jakarta 2 Desember 2016.

Setelah sehari ditahan, beberapa orang akhirnya dibebaskan. Berikut empat fakta terkait dugaan upaya makar dan pelanggaran UU ITE;

Ditangkap di Tempat Berbeda

Sebanyak 11 orang yang diduga terlibat upaya makar dan pelanggaran UU ITE, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau persisnya jelang aksi damai 2 Desember. Mereka ditangkap di lokasi berbeda antara pukul 01.00 hingga 05.00 WIB.

Seperti Sri Bintang yang ditangkap di kediamannya, Cibubur, Jakarta Timur. Aktivis Ratna Sarumpaet ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein (KZ) di rumahnya, Gading Griya Lestari Blok H 1 no 15 RT 02 RW 09, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara, musikus Ahmad Dhani ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Sedangkan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri ditangkap di kediamannya, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ditangkap Jelang Demo 212

Penangkapan 11 tersangka makar dan pelanggaran UU ITE tersebut, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau jelang aksi damai bela Islam jilid III di Monas, Jakarta Pusat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, alasan penangkapan dilakukan Jumat pagi, 2 Desember 2106 adalah untuk menjaga kemurnian niat ibadah jutaan umat yang berkumpul di Monas.

Sebab, kata Boy, polisi melihat ada indikasi pemanfaatan aksi damai 2 Desember itu untuk hal negatif oleh pihak tertentu.

"Kami tak ingin niat tulus alim ulama yang datang kegiatan doa di Silang Monas disusupi niat lain. Jadi kita cegah. Intinya tindakan hukum itu kita cegah," kata dia.

1 dari 3 halaman

Tiga Kasus Berbeda

Kepolisian langsung menetapkan tersangka kepada 11 orang yang ditangkap jelang aksi damai 2 Desember 2016. Mereka terlibat dalam tiga kasus berbeda, yakni terkait upaya makar, penghinaan terhadap presiden, dan pelanggaran UU ITE.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tokoh dan aktivis yang diamankan pada Jumat 2 Desember kemarin menjadi 11 orang. Dari jumlah tersebut, delapan orang disangkakan melakukan makar, dua orang terkait hatespech (UU ITE), dan satu lainnya terkait penghinaan terhadap penguasa.

Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaanÂ makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP. Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas. "Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

Terakhir, yakni Ahmad Dhani. Musikus kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

2 dari 3 halaman

Tidak Semua Ditahan

Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada delapan tersangka yang dipulangkan dari total 11 orang yang diamankan pada Jumat, 2 Desember pagi kemarin. Tujuh orang terkait kasus dugaan makar dan satu lainnya terkait penghinaan Presiden Jokowi.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Begitu juga terhadap Ahmad Dhani tidak ditahan. Apalagi Dhani dalam hal ini dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, sehingga tidak wajib ditahan.

Tiga tersangka lainnya dari total 11 orang yang ditangkap kemarin kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang sempat diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaanÂ makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Sunday, December 4, 2016

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

Tiga Kasus Berbeda

Tidak Semua Ditahan

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Sunday, December 4, 2016

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

Tiga Kasus Berbeda

Tidak Semua Ditahan

Social Profiles

Arsip Blog