Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Senin

Showing posts sorted by date for query Senin. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Ini Kondisi Terkini Aktivis Terduga Makar : Okezone News

JAKARTA - Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penahanan terhadap aktivis Sri Bintang Pamungkas (SBP) karena dugaan makar. Namun selain SBP, Rizal dan Jamran pun masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya karena melanggar UU ITE.

Direktur Tahanan dan Penitipan Barang Bukti (Tahti) Polda Metro Jaya AKBP Barnabas mengatakan kondisi ketiga tersangka tersebut terus dipantau kesehatannya.Â

BERITA REKOMENDASI

"Mereka sehat kok, kondisi sehat enggak ada masalah," ujar Barnabas ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/12/2016).Â

Diakatakan Barnabas, ketika dijebloskan kedalam sel tahanan ketiga tersangka tersebut sudah dijenguk oleh keluarga dan juga rekan-rekannya. "Sudah, sama keluarga dan rekan-rekannya. Kita kan punya jam besuk di hari Senin sampai Kamis, ya antara hari-hari itu, saya enggak hafal hari apanya," ungkapnya.

Namun ketika ditanya tentang SBP dicampur tahanan narkotika, Barnabas tidak mengelak. Meskipun dicampur dengan tahanan narkotika, Barnabas menegaskan kalau aktivis itu mendapatkan ruangan yang lumayan besar.

"Iya betul (campur dengan narkotika). Gini lho, rutan narkoba itu rutan paling gede di Polda Metro Jaya kan itu 4 lantai kita taruh di tempat yang paling bagus yang layak dipisah dengan tahanan narkoba yang lain," jelasnya.

Sementara lain untuk tersangka Rizal dan Jamran pihak kepolisian menyatukannya di dalam sel. "Tahanan enggak boleh sendiri-sendiri. Berdua dengan tahanan lain, untuk adik kakak itu itu ya berdua," tutupnya.Â (sym)

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen Â

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Kiki Syahnakri Minta Isu Makar Dihentikan

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menilai Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen (Purn) Adityawarman tidak pernah merencanakan makar terhadap Presiden RI Joko Widodo.

Kiki pun meminta agar isu tersebut tidak dibesarkan dan ditanyakan kembali.

"Nggak ada mereka mau makar, ngarang itu ya, jadi itu barangkali tidak usah dibesar-besarkan lagi," kata Kiki kepada wartawan yang meminta komentarnya atas kasus dugaan makar yang membeli Kivlan Zen dan Adityawarman.

Kiki menambahkan, isu dugaan makar tersebut sebaiknya tidak dibahas lebih jauh agar tidak menimbulkan keresahan.

"Lebih baik nggak usah dibahas, yang diperlukan adalah merapatkan barisan ini, artinya barisan nasional," ujar Kiki seusai Pengukuhan Pengurus PPAD periode 2016-2021 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (5/12) siang.

Mantan Wakil Presiden, Jenderal (Purn) Try Sutrisno menyatakan, dirinya menganggap tidak ada pihak yang merencanakan makar. Namun Try juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan terhadap tokoh yang diduga merencanakan makar.

"Sudah ditangani, kita tunggu saja," ujar Try seusai menghadiri Pengukuhan Pengurus PPAD.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengawal proses hukum yang kini sedang berjalan. "Prosesnya kan sudah berjalan, dari situ akan keluar informasi resminya," katanya.

Sebelumnya, dua purnawirawan perwira tinggi TNI, yakni Kivlan Zein dan Adityawarman diperiksa polisi atas dugaan hendak melakukan makar.

Selain keduanya, sejumlah tokoh juga dimintai keterangan di antaranya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri, musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, dan Sri Bintang Pamungkas.

Seluruhnya dijemput polisi pada Jumat (2/12) dini hari atau beberapa jam sebelum Aksi Bela Islam III atau Aksi 212.

Lebih jauh, Try Sutrisno mengimbau masyarakat Indonesia agar tetap tenang menghadapi munculnya isu makar. Ia meminta masyarakat lebih cerdas dalam memandang adanya isu tersebut sehingga tidak mudah terpecah belah.

"Saya minta masyarakat tetap tenang, tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan, jangan mudah diadu domba," ujar Try.

Menurutnya, sikap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipegang teguh oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

"Kita tetap punya komitmen akan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang asli," katanya. (fitri wulandari)

Kiki Syahnakri Minta Isu Makar Dihentikan

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments