Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Secara

Showing posts sorted by relevance for query p> Secara. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang aksi damai 212Â yang baru selesai digelar di Monas, polisi menangkap sejumlah tokoh yang diduga melakukan makar.

Salah satu di antara mereka adalah Ahmad Dhani, musikus sekaligus calon Wali Kota Bekasi.

Penangkapan itu dilakukan saat pentolan Dewa 19 itu tengah berada di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Dhani dalam akun Twitternya.

"Malam ini di depan kamar di Hotel Sari Pan Pasifik, orang mengaku dari Polda mencari saya. #ADP," tulis Ahmad Dhani di akun Twitter-nya.

"Mau mendobrak kamar saya... #ADP," lanjutnya.

Selain Ahmad Dhani, polisi menangkap 10 orang, dengan delapan di antaranya diduga melakukan makar.

Penangkapan itu segera menjadi sorotan media asing. Melalui artikel berjudul "Jakarta protests: Treason arrests as mass rally against city's Governor, Ahok, get underway", ABC NewsÂ memuat pernyataan Karo Penmas Mabes Polri Kombes Rikwanto yang mengatakan 10 orang ditangkap pagi tadi.

Sementara itu media asing lainnya, Reuters, dalam laporannya yang bertajuk "Sea of protesters in Jakarta amid fury over Christian governor" menuliskan 10 orang ditangkap menjelang pagi di mana delapan di antaranya terduga makar. Dan dua lainnya didakwa melanggar UU ITE.

"Mereka kini ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan," ujar Kombes Rikwanto.

Media Singapura, Straits Times, dengan laporannya berjudul "Indonesia arrests 10 for dissident activities, charges 8 of them for treason" juga menginformasikan peristiwa serupa. Pihak kepolisian RI dilaporkan menangkap 10 tersangka di mana delapan di antaranya terduga makar, sementara dua lainnya melanggar pasal UU ITE.

"Kombes Rikwanto tidak menyebutkan nama, tetapi mengidentifikasi mereka dengan sembilan inisial, yakni AD, E, AD, KZ, FH, RA, JA, RK dan SB," tulis Straits Times dalam laporannya.

Ini bukan kali pertama Dhani menjadi sorotan dunia.

Berikut adalah kasus Ahmad DhaniÂ yang sempat menghebohkan dunia kala pilpres pada 2014 lalu.

1 dari 6 halaman

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Penampilan Ahmad Dhani dalam video klip kampanye pasangan Prabowo-Hatta jadi sorotan media Jerman, Der Spiegel. Si penyanyi mengenakan seragam mirip yang dipakai Heinrich Luitpold Himmler, komandan Schutzstaffel (SS), satuan elite Nazi sekaligus orang kepercayaan Adolf Hitler.

Time of Israel menulis, video musik sebagai wujud dukungan dan penghargaan kepada Prabowo Subianto itu bikin gempar khalayak ramai.

"Dhani memakai lencana pada kerah dan lencana merah pada bagian saku kanan yang sama," tulis Der Spiegel, Selasa 24 Juni 2014.

Tak hanya Jerman, video klip yang diiringi lagu 'We Will Rock You' milik Queen, yang diubah lirik dan judulnya menjadi 'Indonesia Bangkit' itu juga jadi sorotan sejumlah media massa kelas dunia.

Situs Europe online magazineÂ memuat artikel berjudul 'Indonesian rocker criticized for Nazi outfit in election video'.

Di bagian akhir artikelnya, Europe online magazine menulis, "Perlengkapan Nazi tidak ilegal di Indonesia dan banyak orang Indonesia yang tidak menyadari konotasi historisnya."

2 dari 6 halaman

Majalah TIME Menohok...

TIME memuat artikel dengan judul menohok, "This Indonesian Nazi Video Is One of the Worst Pieces of Political Campaigning Ever". TIME menyebut video tersebut sebagai materi kampanye politik terburuk sepanjang masa.

"Pembuat film yang tinggal di Bali, Daniel Ziv, menyebut video itu 'membawa citra skinhead Nazi dalam politik Indonesia'," demikian seperti dimuat TIME.

TIME menilai deskripsi tersebut tepat. "Majalah Jerman Der Spiegel menunjuk bahwa, yang bikin merinding, kostum militer Dhani mirip dengan seragam komandan SS Heinrich Himmler."

Makin dekat dengan hari pemilihan, demikian menurut TIME, kampanye makin panas dengan dukungan masing-masing pendukung calon. Video musik Ahmad Dhani untuk Prabowo-Hatta, dirilis tak lama setelah sejumlah musikus seperti Oppie Andaresta dan Slank membuat lagu dan video berjudul "Salam Dua Jari".

3 dari 6 halaman

Media Israel Berang

Setelah harian terkemuka Jerman,Â Der Spiegel, dan portal majalah Amerika Serikat TIME, kini giliran surat kabar Time of Israel yang ikut bersuara. Media negeri Yahudi itu menuliskan laporannya berjudul "Indonesian quasi-Nazi video causes stir".

Dalam ulasannya pada Rabu, 25 Juni 2014, Time of Israel menulis, video musik sebagai wujud dukungan dan penghargaan kepada Prabowo Subianto itu bikin gempar khalayak ramai.

"Queen, Nazisme, dan lirik berbahasa Indonesia merupakan kombinasi yang tampaknya aneh. Tapi pada saat suhu politik di negara di Asia Tenggara itu sedang memanas. Hal itu bisa terjadi," tulis Times of Israel.

Media Israel tersebut juga menyamakan burung garuda yang terlihat di dalam video klip Ahmad Dhani dan penyanyi Indonesia Idol itu dengan elang besi Kekaisaran Jerman dan elang Nazi.

"Salah satu musikus, Ahmad Dhani, terlihat memegang garuda emas, burung lambang negara Indonesia, yang menyerupai elang Kekaisaran Jerman yang kemudian menjadi dasar ikonik elang Nazi," tulis Times of Israel.

Portal berita negara yang berbatasan dengan Palestina itu juga mengutip tanggapan Ahmad Dhani atas kritik yang diberikan kepada dirinya terkait video klip kampanye tersebut.

"Apa hubungannya antara tentara Jerman dan Indonesia?" ujar Dhani yang dimuat Times of Israel. "Kami rakyat Indonesia tidak membunuh jutaan orang Yahudi, kan?"

4 dari 6 halaman

Queen Kesal

Pihak Queen pun mempersoalkan video klip tersebut. Bukan karena kostum yang dikenakan Dhani, tapi lagu "We Will Rock You" dibawakannya secara ilegal alias belum mendapatkan izin.

"Ahmad Dhani skinhead imagery http://youtu.be/tpbqIuY8nVo â€ of course this is completely unauthorised by us. Bri," kicau gitaris Queen Brian May dalam akun resminya @DrBrianMay. Penampilan skinhead Ahmad Dhani--menyertakan link video di situs berbagi video--tentu saja kami sama sekali tidak memberikan izin.

5 dari 6 halaman

Polda Metro: Pemberian Dana Dugaan Makar Dilakukan Secara Cicil

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya terus mendalami aliran dana kasus dugaanÂ makar yang dilakukan Rachmawati Soekarnoputri Cs. Mereka juga tengah menelusuri siapa saja yang telah menerima dana tersebut.

"Ini tim sedang bekerja terkait aliran dana. Nanti akan disampaikan. Sedang dipilah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Argo melanjutkan, pihaknya telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut aliran dana ini. Namun, penyelidikan membutuhkan waktu cukup lama lantaran dana tersebut didistribusikan secara bertahap.

"Sedang kita dalami dan kumpulkan karena kan (dananya) banyak. Tapi ngasihnya tidak banyak (jumlah besar), tapi kecil-kecil," ujar dia.

Polisi belum mengetahui secara rinci berapa besaran dana yang disiapkan untuk rencana makar. Yang jelas, polisi telah memiliki petunjuk adanya aliran dana untuk rencana makar.

"Perjalanan (dana) itu sedang kita dalami, kita pelajari. Tapi yang pasti, aliran dana itu ada," ujar Argo.

Sebelumnya, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat, 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Majalah TIME Menohok...

Media Israel Berang

Queen Kesal

Thursday, December 8, 2016

Polda Metro: Pemberian Dana Dugaan Makar Dilakukan Secara Cicil

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Selain Dugaan Makar, Ini Kasus Ahmad Dhani yang Disorot Dunia

Gunakan Lagu Queen dan Video Nazi

Majalah TIME Menohok...

Media Israel Berang

Queen Kesal

Thursday, December 8, 2016

Polda Metro: Pemberian Dana Dugaan Makar Dilakukan Secara Cicil

Social Profiles

Arsip Blog