Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Menurutnya

Showing posts sorted by relevance for query Menurutnya. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Upaya Makar #Aksi212

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menemukan bukti transfer perbankan antarpihak yang diduga bekerja sama untuk mendanai rencana makar dalam aksi 2 Desember, Jumat pekan lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan bukti transfer perbankan itu merupakan bukti tambahan terkait kasus dugaan makar yang menjerat 10 orang tersangka.

"Saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Ini menjadi bagian tambahan barang bukti," kata Martinus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Martinus menyatakan, penyidik akan menelusuri lebih lanjut terkait temuan bukti transfer perbankan itu. Penyidik akan mengungkap sumber dana dan pihak yang menerima dari aliran perbankan itu.

Selain itu, Martinus menambahkan, penyidik juga menemukan barang bukti tambahan lainnya berupa dokumen. Menurutnya, barang bukti baru itu akan digabungkan dengan yang sebelumnya telah ditemukan untuk mendapatkan sebuah konstruksi hukum.

"(Sebelumnya) ada video yang diupload, kemudian ada pemberitaan yang berisi tentang pernyataan ajakan, kemudian bukti transfer dari seseorang ke orang lain," kata Martinus.

Pekan lalu, Polri menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan melakukan makar maupun penghinaan terhadap Presiden, beberapa jam sebelum #Aksi212 berlangsung di kawasan Monas.

Polisi menjerat mereka dengan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran. Dua nama terakhir juga dijerat Pasal 28 UU ITE.

Selain 10 tersangka makar, musisi Ahmad Dhani ikut ditangkap dengan jeratan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa.

(gil)"

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Bintang.com, Jakarta Anggota Komisi III DPRÂ Aziz Syamsudin mendukung langkah kepolisian mengamankan 11 tokoh dan aktivis terkait dugaan makar. Ia bahkan mengapresiasi respons cepat Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

â€œSaya masih menaruh apresiasi yang tinggi pada penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya secara profesional berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan,â€ kata Aziz saat dihubungi Rabu (7/12/2016).

Politisi Partai Golkar ini menilai, polisi tentunya punya alasan untuk menangkap dan menetapkan delapan dari 11 tokoh dan aktivis sebagai tersangka. â€œTentu penegak hukum punya alasan, punya petunjuk dan punya bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,â€ tegasnya.

Aziz juga menaruh hormat terkait sikap TNI yang tetap solid, meski ada dua purnawirawan yang ikut ditangkap. â€œTNI dalam fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang kan (memang) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ katanya.

Apresiasi yang tinggi pada Polda Metro Jaya turut disampaikan Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin. â€œSebab kita tahu makar tidak hanya berbahaya dalam konteks politik, namun juga dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga siapapun yang mau mencoba melakukan makar, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan aturannya,â€ jelas Zakir.

Pasukan Asmaul Husna sebenarnya sudah ada sejak 2008 lalu. (Bintang.com/Nurwahyunan)

Apresiasi serupa juga dialamatkan Zakir kepada TNI. â€œTNI tetap Konsekuen terhadap tangungjawabnya dalam mempertahankan negara. Pernyataan Pangdam Jaya saya kira sudah menjadi kesimpulan bahwa isu keberatan TNI terkait penangkapan para purnawirawan TNI tidak benar,â€ tegasnya.

Menurutnya, Indonesia menganut prinsip Hukum Equality Before The Law. â€œArtinya semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum, sehingga tidak ada satupun yang kebal hukum. Ketika dianggap melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas polisi untuk memprosesnya,â€ pungkas Zakir.

Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana | foto : istimewa

Seperti diketahui Â Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makarÂ dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, merasa heran terhadap pasal makar yang digunakan untuk menjerat kliennya. Menurut Habib, sulit dipercaya orang-orang yang sudah berumur akan melakukan makar.

"Kita heran kenapa dikenakan pasal makar. Ini aki-aki, nini-nini dituduh makar, dengan umur Bu Ratna enam puluhan ujung, hampir tujuh puluh tahun. Mereka enggak punya senjata dan massa, kok dituduh makar. Kurang keren! Kecuali tuduhan itu ditujukan kepada saya," kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016).

"Lalu kita juga mikir, ditahan ini agar enggak hadir aja di demo 2 Desember. Feeling kita seperti itu," imbuh dia.

Habiburokhman juga menyinggung usia Adityawarman Thahar, Rachmawati, dan Sri Bintang Pamungkas yang juga sudah di berusia senja. Menurutnya, tak masuk akal menuduh para sesepuh itu melakukan makar.

Dia menduga penangkapan terhadap 11 orang tersebut hanyalah untuk menghalangi mereka ikut aksi 2 Desember. Habiburokhman mengaku pernah mengalami hal serupa di zaman Soeharto.

"Dalam politik seperti ini lazim. Itu bukan tidak pernah terjadi. Kalau saya gambarkan, kondisinya agak seram di Mako Brimob kayak dibawa ke Lubang Buaya. Ada elite Gegana. Kita tidak hanya mendampingi Bu Ratna, tapi juga 10 orang lainnya," ucap dia.

Total ada 11 orang yang ditangkap oleh polisi pada 2 Desember kemarin, yaitu:

1. Eko Suryo Santjojo
2. Adityawarman Thahar
3. Kivlan Zein
4. Firza Huzein
5. Rachmawati Soekarnoputri
6. Ratna Sarumpaet
7. Sri Bintang Pamungkas
8. Alvin Indra
9. Ahmad Dhani
10. Jamran
11. Rizal

Dari nama-nama itu, yang masih ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal. Sementara lainnya sudah dibebaskan.
(msl/tor)

Polisi Kantongi Nama Penyandang Dana Upaya Makar #Aksi212

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri menyatakan telah mengantongi nama penyumbang dana yang diduga ditujukan untuk memuluskan rencana makar pada Jumlat pekan lalu (2/12). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap nama tersebut.

"Sudah (kantongi nama pengirim dana). Dipertajam untuk kepentingan apa yang ditransfer tersebut," kata Rikwanto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Namun, Rikwanto tak menyebutkan nama yang dimaksud, termasuk apakah penyumbang dana tersebut salah satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar atau bukan. Menurutnya, hal itu merupakan materi penyidikan yang tidak bisa dipublikasi.

"Itu konten materi penyidkan ya, tidak akan disampaikan," ujar Rikwanto.

Sebelumnya, polisi menyatakan telah menemukan bukti transfer perbankan antarpihak yang diduga bekerja sama untuk mendanai rencana makar dalam aksi 212, Jumat pekan lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan bukti transfer perbankan itu merupakan bukti tambahan terkait kasus dugaan makar yang menjerat 10 orang tersangka.

Pekan lalu, Polri menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan makar maupun penghinaan terhadap Presiden, beberapa jam sebelum #Aksi212 berlangsung di kawasan Monas.

Polisi menjerat mereka dengan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Selain 10 tersangka makar, musisi Ahmad Dhani ikut ditangkap dengan jeratan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. (pmg/gil)

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

JAKARTA â€" Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mempersilakan kepolisian memproses hukum sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Arief mengingatkan nama baik Polri menjadi taruhannya jika tak ada bukti adanya makar.

"Namun jika polisi nanti tidak bisa membuktikan adanya upaya makar dari kelompok aktivis maka taruhannya adalah nama Polri sendiri," ujar Arief saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, apa yang dilakukan sejumlah aktivis seperti Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, serta Hatta Taliwang belum bisa disebut sebagai tindakan makar. Arif menerangkan, syarat terjadinya makar jika adanya keterlibatan militer, pengikut banyak, sampai keinginan untuk mengganti ideologi negara.

"Sebab biasanya di semua negara jika terjadi makar maka syarat utama harus ada keterlibatan militer, keinginan menggantikan ideologi negara, pengikutnya banyak, dan ada rapat-rapat tertutup. Nah, ini mereka mau makar masa buat rapat terbuka dan ngundang wartawan," keluh Arief.

Presiden Jokowi, menurutnya, tak boleh begitu saja percaya dengan informasi akan adanya gerakan makar yamg direncanakan pada 2 Desember 2016. Perbedaan pandangan, kata Arief, sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia, sepanjang tak mengubah konstitusi negara.

"Jadi Pak Jokowi dan Polri harus waspada jangan-jangan informasi para aktivis akan adanya makar dari intelijen hanya sebuah cara untuk semakin mendelegitimasi institusi Polri sebagai penjaga demokrasi yang akhirnya Polri akan bernasib sama seperti institusi TNI di era Soeharto," simpulnya.

Diketahui, 10 orang ditangkap dalam kasus dugaan makar pada 2 Desember 2016. Mereka adalah mantan staf ahli panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha; mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zein; dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet; pentolan band Dewa 19 sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko. Sementara ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Terakhir, kepolisian menangkap mantan anggota DPR 1999â€"2004, Hatta Taliwang, yang diduga terlibat dengan pemufakatan makar bersama delapan aktivis yang sudah ditetapkan tersangka.

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Jakarta - Polisi sudah mengantongi nama pengirim dan nama penerima dana terkait kasus dugaan makar. Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman yang ikut mendampingi tersangka dalam kasus ini mempertanyakan relevansinya.

"Kalau soal aliran dana, pembuktian aliran dana itu gampang. Tapi relevansinya untuk makar atau bukan itu masih sulit dan tidak bisa," ungkap Habiburokhman saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

Habiburokhman selaku kuasa hukum Ratna Sarumpaet yang juga menjadi tersangka makar menyatakan langkah yang dilakukan polisi dalam kasus ini bukannya mempersempit permasalahan namun malah memperlebar masalah. Ia juga menyatakan bahwa polisi sebenarnya tidak memiliki alasan kuat untuk menangkap orang-orang tersebut dengan tuduhan makar.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

"Saya ada di lokasi penangkapan, dan mendengar apa yang dijadikan permasalahan. Misalnya soal ide mengembalikan UUD 1945 ke UUD 1945 sebelum amandemen dan soal sidang istemewa MPR, itu hal yang konstitusional," kata dia.

"Dan masalah waktu kejadian perkara tanggal 1 Desember 2016. Misalnya bu Ratna Sarumpaet itu merujuk pada press conference di Sari Pan Pasifik bahwa akan demo di MPR, tanggal 1 itu Ratna nggak hadir, Kivlan Zein tidak hadir masa dijadikan tersangka," imbuh Habib.

Selanjutnya dia menyatakan bahwa tidak mungkin kliennya dapat meneggerakkan massa dalam jumlah banyak apalagi sampai melakukan makar. Habib terus mempermasalahkan sangkaan polisi kepada para kliennya.

"Saya nggak ngerti apa indikasinya mengarah ke makar? Kapasitas mereka, kalau mau mengerakkan massa ke MPR logikanya mereka perlu pancingan massa. Nah ini orang nggak ada punya organisasi, pensiunan, bukan ketua partai, logikanya darimana menggerakkan orang," bebernya.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

"Sebagian ada praperadilan, khususnya bu Ratna Sarumpaet, beliau dikaitkan saja namanya, dicatut di rilis saja marah. Orang yang dicantumkan saja tidak mau makar apalagi yang dicantumkan tapi tidak mengetahui," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Begini Jawaban Sri Bintang Saat Ditanya Penyidik Soal Dugaan Makar

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Jakarta - Pengacara Razman Nasution membantah jika kliennya, Sri Bintang Pamungkas, tidak kooperatif. Menurutnya, sang klien juga meneken BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hanya saja tidak mau menjawab soal dugaan makar yang dituduhkan.

"Dia tanda tangan, tapi ketika ditanya kenapa -dia dikatakan sangkaan makar dan apa yang dia lakukan apakah ada rapat (dengan Rachmawati Soekarno Putri dkk)-, dia enggak bilang," kata Razman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Ketika ditanya soal dugaan makar, Sri Bintang meminta penyidik untuk mencari alat buktinya. "(Sri Bintang menjawab penyidik) silahkan anda cari alasannya, saya hanya berkirim surat kepada DPR RI, suratnya ada," kata Razman menirukan jawaban kliennya.

Menurut Razman, dengan dikirimnya surat permintaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dilakukan sidang istimewa itu bukanlah upaya makar.

"Pasal 107 itu adalah pasal tentang makar, menggulingkan pemerintahan, ini apa yang digulingkan di sini?" lanjutnya.

Razman mengaku, dia sendiri telah berkomunikasi dengan seorang penyidik bernama Suhartono. Suhartono kepada Razman disebut mengatakan bahwa selama diperiksa Sri Bintang bersikap kooperatif.

"Jadi saya saksikan di situ ada saudara Suhartono ya, saya siap bertemu dengan Suhartono itu. Suhartono ketemu saya, (dan bilang) 'SBP itu dia bagus'," sebut Razman.

"Bahkan beliau disuruh istirahat sama penyidik, 'tidur dulu', ketika saya datang, koordinasi, kemudian dia kasih tidur, ditanya (ke Suhartono-red) pak teken?, teken beliau (Sri Bintang), beliau tanda tangan kok," tandasnya.
(mei/elz)

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Upaya Makar #Aksi212

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Saturday, December 3, 2016

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Nama Penyandang Dana Upaya Makar #Aksi212

Thursday, December 8, 2016

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Begini Jawaban Sri Bintang Saat Ditanya Penyidik Soal Dugaan Makar

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Saturday, December 3, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog