Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Aparat

Showing posts sorted by date for query p> Aparat. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Hatta Taliwang Tertawa Saat Ditangkap dengan Dugaan Makar

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat Polda Metro Jaya menangkap Hatta Taliwang lantaran diduga terlibat rencana makar di Rumah Susun Bendungan Hilir II, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016) dini hari.

Ketua RT 01, RW 08 Rusun Benhil II, Karman, mengungkapkan, penangkapan terhadap Hatta berlangsung santai dan tidak ada aksi perlawanan sedikitpun.

Karman menceritakan kronologi penangkapan Hatta. Menurutnya aparat polisi sekitar empat orang, datang ke unitnya sekitar pukul 01.15 dini Hari, Kamis.

"Saya tanya, 'mau apa?', saya tanya surat penangkapan juga saat mereka bilang minta diantar ke unit Pak Hatta," kata dia.

Saat tahu, mereka adalah polisi, lantas Karman mengantar Hatta ke unitnya di Blok C Lantai 2, dan mengetuk kamar Hatta. Saat itu, kata dia, Hatta belum tidur.

"Prosesnya cepat, pintu dibuka sama Pak Hatta, langsung suruh baca surat penangkapan, terus diminta tanda tangan sama Pak Hatta," cerita Karman.

Menurut Karman, tidak banyak sanggahan dan pertanyaan yang keluar dari mulut Hatta, yang ada, Karman melihat wajah semringah Hatta saat menandatangani surat penangkapan.

"Jadi gak ada perlawanan, malah Pak Hatta ketawa-ketawa saja," kata dia.

Proses penangkapan terhadap Hatta, kata Karman, berlangsung sekitar satu jam.

"Polisi melakukan penggeledahan juga, cari-cari berkas, dan ada beberapa berkas yang dibawa," kata dia. (Baca: Diduga Terlibat Upaya Makar, Aktivis Hatta Taliwang Diburu Polisi)

Sekitar pukul 02.30 WIB, kata Karman, Hatta kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya tanpa diborgol.

"Dibawa pake mobil polisi, saat saya ke bawah ternyata polisinya banyak ada sekitar 12 orang," kata dia.

Kini, Hatta, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Acep Nazmudin)

Kompas TV 10 Tokoh Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Makar

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian menangkap aktivis Hatta Taliwang.

Hatta diamankan karena diduga terlibat perencanaan makar kepada pemerintah pada Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meyakini potensi orang yang dituduh polisi untuk melakukan makar kecil.

"Tapi sebagai pintu masuk untuk menelusuri pembiayaannya, aktor pendanaannya sah-sah saja dilakukan oleh polisi," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Masinton mengungkapkan alasan keyakinannya tersebut.

Ia menuturkan jaringan aktivis kepada grass root tidak cukup kuat.

Pengorganisasian massa juga lemah.

"Kedua, beberapa orang ini memang dari dulu sifatnya adalah oposan sejati, mau pemerintahannya siapa, dia teriak saja," kata Masinton.

Alasan lainnya, kata Masinton, aktivis tersebut tidak punya basis pengorganisasian massa yang mengakar dan solid.

Mereka, kata Masinton, cuma memanfaatkan situasi serta kerumunan lalu diklaim untuk melakukan makar.

"Itu kan kepemimpinannya harus punya akar yang kuat, dan punya jaringan yang kuat juga, nah yang saya bisa baca dari ini adalah bahwa mereka ini digunakan oleh aktor-aktor yang punya uang untuk menciptakan instabilitas, mengganggu stabilitas Pemerintahan Jokowi JK," ujar Politikus PDIP itu.

Oleh karenanya, Masinton meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana tersebut. Kemudian, mencari sumber usaha apakah ilegal atau tidak.

"Akan menjadi berbahaya jika sumber-sumber usaha selama ini yang berdasar usaha ilegal, seperti penyelundupan, korupsi, pembalakan hutan, apa segala macam, digunakan untuk mengganggu stabilitas negara, ini akan berbahaya dan harus aset-asetnya dibekukan," kata Masinton.

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

JAKARTA â€" Sejumlah aktivis dan tokoh nasional beberapa waktu lalu ditangkap di tempat-tempat berbeda. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Menanggapi hal itu, Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto meminta kepada pemerintah agar lebih bijak dalam penanganan kasus tersebut.

"Pemerintah, terutama aparat Polri, lebih bijaklah dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai Reformasi jadi setback kembali," kata Andrianto saat berbincang dengan Okezone, Kamis (8/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, sebuah langkah mundur jika pasal karet makar diterapkan kembali kepada aktivis yang kritis terhadap pemerintah. "Reformasi ini buah dari tindakan korektif terhadap pemerintahan yang otoriter terhadap kritik masyarakat. Buah Reformasi itulah berupa kebebasan yang berlaku dengan cara-cara beradab," sambung Andrianto.

Ia menerangkan, apa yang telah dilakukan oleh sejumlah aktivis dan para tokoh masih berada di dalam koridor. "Makar itu definisinya lebih mengganti penguasa dan sistem dengan cara-cara pemaksaan. Sementara para tokoh itu lebih pada cara-cara konstitusional," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar. Namun ketujuh tersangka makar yakni Kivlan Zain, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Rachmawati, Firza Husein, Eko, dan Alvin Indra dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Sementara musisi sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani, ditangkap karena diduga melakukan penghinaan terhadap penguasa atau presiden. Sedangkan tiga orang lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Mapolda Metro Jaya dengan jeratan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Masinton: Aktor Penyandang Dana Upaya Makar Harus Ditelusuri

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana makar.

Hal itu terkait pernyataan kepolisian yang terus mengembangkan kasus tersebut.

"Aktor penyandang dana ini harus ditelusuri. Siapa?" kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Selain itu, polisi pun harus menelusuri rekam jejak usaha penyandang dananya.

"Bersumber dari usaha yang legal atau ilegal, misalnya penyelundupan atau korupsi,"Â katanya.

Masinto mengatakan rekam jejak penyandang dana tersebut perlu diungkap jika polisi berhasil mengetahui pelaku tersebut.

Bila bersumber dari usaha ilegal, Masinton meminta aparat membekukan dana serta menyita aset pelaku penyandang dana makar.

"Rekam jejak usaha juga perlu ditelusuri, jangan-jangan bersumber dari duit korupsi," kata Politikus PDIP itu.

Mengenai jeratan pasal makar kepada sejumlah aktivis dan tokoh yang ditangkap polisi, Masinton melihat aparat melihat indikasi ke arah itu.

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar saat aksi Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai tindakan tersebut sudah tepat dalam rangka menjaga keamanan serta stabilitas nasional.

Taufiqulhadi mengungkapkan, kepolisian tentunya sudah memiliki bukti yang kuat. Sehingga upaya penahanan itu dilakukan agar tidak memanfaatkan massa yang hadir dalam aksi itu.

"Tentunya kepolisian telah memiliki bukti yang kuat terhadap kelompok pendompleng aksi itu," kata Taifiq dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (8/12/2016).

Pemilihan waktu penahanan terhadap pelaku makar sebelum pelaksanaan aksi 2 Desember, menurur Taufiq sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kapolri, agar tidak ada menimbulkan kegaduhan di media sosial terhadap penangkapan kesebelas orang tersebut.

"Saya kira ini langkah taktis kepolisian. Jika penangkapan ini dilakukan sebelum aksi itu maka dengan mudah media sosial akan mempelintir penahanan tersebut," katanya.

Politisi NasDem ini menyatakan dukungannya atas langkah pihak keamanan tersebut.

"Saya mendukung sepenuhnya. Apa yang dilakukan kepolisian sudah benar," ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan upaya makar terhadap pemerintah yang dipilih secara demokrasi dan konstitusional tidak dibenarkan secara hukum.

"Tidak ada pembenaran bagi siapapun itu, jika perbuatannya melanggar hukum dan berpotensi kerusuhan sosial atau disabilitas nasional maka harus dikenakan hukum yang berlaku dan tidak boleh diabaikan. Jika pihak keamanan tidak bertindak sebaliknya malah dipertanyakan," tegas legislator Jawa Timur IV ini.

Tidak berhenti menetapkan status tersangka, saat ini pihak kepolisian juga sedang mengusut aliran dana perbuatan makar tersebut.

Menurut Taufiq, ini tentunya sebuah upaya yang wajar dilakukan oleh aparat kepolisian guna menambahkan bukti-bukti dalam penyelidikannya serta mengetahui siapa tokoh dibalik upaya makar tersebut.

"Upaya kepolisian menelusuri pendanaan dari kelompok tersebut merupakan langkah yang sudah tepat. Saya mendukung upaya tersebut seraya berharap agar kepolisian bisa menuntaskan dan menemukan titik terang apa yang melatarbelakangi gerakan kelompok tersebut dan siapa yang menggerakkan di belakang mereka," ujar dia.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Hatta Taliwang Tertawa Saat Ditangkap dengan Dugaan Makar

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

Wednesday, December 7, 2016

Pemerintah Harus Bijak Tangani Kasus Dugaan Makar : Okezone News

Masinton: Aktor Penyandang Dana Upaya Makar Harus Ditelusuri

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog