Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for unsur

Showing posts sorted by date for query unsur. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda | politik

Ahmad Dhani memberikan keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penghinaan terhadap presiden di Mako Brimob Kelapa Dua , Depok, Jawa Barat, Sabtu dinihari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,ï¿½Jakartaï¿½- Pengacara musikus Ahmad Dhani, Habiburokhman, mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menyebutkan kliennya berpotensi menjadi tersangka baru dalam dugaan makar.

"Saya pikir aneh kalau sekarang, setelah 212 terbukti aman-damai, justru polisi ingin meluaskan tersangka," kata Habiburokhman kepadaï¿½Tempo, Selasa, 6 Desember 2016. Menurut dia, seharusnya polisi membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang dituding terlibat pemufakatan terkait dengan makar.

Sebab, dia menyebutkan, tidak ada perbuatan permulaan yang terbukti. "Jadi terbalik. Jangan sudah tenang-tenang, setelah 212 mau ramai-ramai lagi," ucap Habiburokhman.

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya siang tadi, Iriawan mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pelaku baru yang diduga membahas makar. Dia mengungkapkan bahwa pertemuan itu dilakukan beberapa kali, dua di antaranya di kediaman Rachmawati Soekarnoputri dan Rumah Kedaulatan Rakyat.

Iriawan menyebutkan, dalam rapat tersebut, ada rencana untuk menggulingkan penguasa. Selain delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, Hatta Taliwang dan musikus Ahmad Dhani juga ikut dalam pertemuan tersebut. Saat ini, Ahmad Dhani menyandang status tersangka dalam kasus penghinaan presiden.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui pertemuan kliennya di dua lokasi tersebut. Namun dia menyatakan tidak mengerti tindakan mana yang disebut makar oleh Kepolisian. Menurut dia, kliennya bersama sejumlah pihak yang turut ditangkap beberapa waktu lalu pun belum tentu ada relevansinya.

"Contoh, Ahmad Dhani dan Adityawarman tidak terlalu kenal, Ahmad Dhani dengan Kivlan Zen juga enggak begitu kenal. Ketemu saja, hanya dekat ngomong akrab waktu ditahan di Mako Brimob," ujarnya.

Habiburokhman menuturkan, pertemuan yang dilakukan kliennya itu kebanyakan terbuka dan membahas hal-hal standar dan masih dalam batas konstitusional. Selain itu, rencana aksi ke MPR pada 2 Desember dalam konteks mendesak sidang istimewa buat dia juga masih dalam koridor konstitusional.

"Sejak pagi, yang akan dilakukan hanya salat Jumat di Monas. Rencana demo ke MPR tidak ada, apalagi makar. Jadi jauh sekali dari pemenuhan unsur makar," ucapnya.

FRISI RIANA

ï¿½

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 07:07 WIB

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda Â

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pengacara musikus Ahmad Dhani, Habiburokhman, mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menyebutkan kliennya berpotensi menjadi tersangka baru dalam dugaan makar.

"Saya pikir aneh kalau sekarang, setelah 212 terbukti aman-damai, justru polisi ingin meluaskan tersangka," kata Habiburokhman kepadaÂ Tempo, Selasa, 6 Desember 2016. Menurut dia, seharusnya polisi membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang dituding terlibat pemufakatan terkait dengan makar.

Sebab, dia menyebutkan, tidak ada perbuatan permulaan yang terbukti. "Jadi terbalik. Jangan sudah tenang-tenang, setelah 212 mau ramai-ramai lagi," ucap Habiburokhman.

"Contoh, Ahmad Dhani dan Adityawarman tidak terlalu kenal, Ahmad Dhani dengan Kivlan Zen juga enggak begitu kenal. Ketemu saja, hanya dekat ngomong akrab waktu ditahan di Mako Brimob," ujarnya.

"Sejak pagi, yang akan dilakukan hanya salat Jumat di Monas. Rencana demo ke MPR tidak ada, apalagi makar. Jadi jauh sekali dari pemenuhan unsur makar," ucapnya.

FRISI RIANA

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Polri menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaan makar, Jumat 2 Desember 2016 pagi. Penangkapan itu dilakukan jelang aksi damai 2 Desember di Monumen Nasional.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati dalam menangani dugaan makar ini. Ada sejumlah unsur yang harus dibuktikan oleh Polri.

"Permufakatan untuk melakukan makar, maka harus ada niat dan perbuatan permulaan. Kedua hal itu harus dilakukan untuk maksud tertentu dengan cara serangan yang nyata dan bersifat kekerasan," ucap Miko kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Dia pun meminta, dalam mengusut kasus ini, Kepolisian cermat agar tak terjadi banyak praktik yang tidak tepat.

"Di titik ini, pihak Kepolisian benar-benar harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai banyak praktik yang tidak tepat selama ini terjadi kembali," Miko menjelaskan.

Saat ditanya, apakah dia telah melihat adanya serangan nyata sebagai wujud makar, dia hanya mengaku belum tahu.

"Hingga hari ini hanya pihak Kepolisian yang mengetahui hal itu. Oleh karenanya, mesti didorong untuk cermat, hati-hati, dan akuntabel dalam penegakan hukumnya," tandas Miko.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang MakarÂ dan Permufakatan Jahat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan itu bukan berarti membungkam sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, perbuatan makar dan kritik berbeda.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, dalam era demokrasi di Indonesia, seringkali terjadi ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara luas. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda | politik

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Monday, December 5, 2016

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Social Profiles

Arsip Blog