Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Pendapat

Showing posts sorted by date for query Pendapat. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Erma Demokrat: Kebebasan Berpendapat Jangan Disalahartikan Makar

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mendorong Polri agar mengusut tuntas donatur yang diduga mendanai aksi upayaÂ makar 212. Polri juga sudah menetapkan 11 tersangka terkait upaya makar tersebut.

"Kalau Polri klaim ada bukti-bukti, usut saja," kata Erma saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Terkait proses hukumnya nanti bagaimana, ia menjelaskan, hal tersebut menunggu hasil dari persidangan apakah benar dugaan Polri terkaitÂ makar atau tidak.

"Ya tinggal kita lihat saja di pengadilan," ujar Erma.

Selain itu, politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan sampai kebebasan menyatakan pendapat disalahartikan pemerintah dengan tuduhan makar.

"Bagi saya sekali lagi jangan sampai terjadi orang berekspresi menyatakan pendapat yang beda kemudian dituduh makar, (jangan) sampai kalau ini yang terjadi," tandas Erma.

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Bintang.com, Jakarta Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.Â

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Polisi hingga saat ini masih menahan tiga orang, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Sementara delapan orang lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam. Meski tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada delapan tersangka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan menunjukkan gambar saat rapat jelang penangkapan terduga makar, Jakarta, Selasa (6/12). Iriawan memastikan penangkapan tersebut sudah sesuai prosedur hukum. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Terkait perencanaan upaya makar 2 Desember. polisi juga saat ini sedang mencari keberadaan aktivis Hatta Taliwang yang diduga ikut terlibat, dan memburu aktor utama di balik upaya makar tersebut, yaitu sang penyandang dana.

Polisi mengatakan penangkapan dilakukan sebagai langkah antisipasi. Mereka yang ditangkap diduga ingin menggiring massa aksi damai 2 Desember di Monas untuk menduduki gedung MPR/DPR ,menuntut sidang istimewa untuk menggantikan pemerintahan yang sah. Dugaan itu dilandaskan kepada sejumlah alat bukti yang dikumpulkan penyidik Polri, antara lain berupa percakapan antara tersangka makar dan surat Sri Bintang Pamungkas yang ditujukan kepada MPR, DPR, dan TNI berisi aspirasi untuk menggantikan pemerintahan yang sah.

Upaya antisipasi dari kepolisian tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung langkah kepolisian, dan sebaliknya sebagian pihak menyayangkan penangkapan tersebut karena dinilai sebagai kemunduran berdemokrasi.

Memang, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun akan sangat disayangkan apabila aksi unjuk rasa yang dimotori Rachmati dkk yang direncanakan dilakukan usai salat Jumat pada 2 Desember di Gedung DPR/MPR dengan agenda penjarakan Basuki Tjahaja Purna (Ahok) dan menuntut MPR melakukan Sidang Istimewa agar mengembalikan undang-undang dasar amandemen ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, berubah anarkis, apalagi sampai terjadi penggulingan kekuasaan seperti yang dikhawatirkan pihak kepolisian.

Tentu, saya pribadi tak mau apabila itu terjadi. Sebab, saya masihÂ percaya dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kadivhumas Mabes Polri Boy Ralfi Amar memberikan keterangan terkait dugaan upaya makar pada agenda demonstrasi 211 di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (03/12/2016). Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai rakyat biasa, terkait dugaan upaya makar kepada Rachmawati dkk, Â sayaÂ memilih untuk mempercayakan aparat penegak hukum dalamÂ membuktikan kebenaran tuduhan upaya makar tersebut. Tapi tetap mengawal dan terus mengontrol secara ketat.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen Â

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Erma Demokrat: Kebebasan Berpendapat Jangan Disalahartikan Makar

Editor Says: Heboh Dugaan Makar 2 Desember

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog